Musim liburan hampir habis , pendaftaran sekolah mulai di buka. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh siswa dan wali murid agar bisa masuk sekolah negeri. Mereka beralasan kalau tidak masuk sekolah negeri maka akan kesulitan membayar biaya sekolah di bulan bulan berikutnya belum lagi di tambah dengan kewajiban membayar uang gedung yang sangat besar apabila harus bersekolah di sekolah swasta.
Hal tersebut lah yang menjadi alasan kenapa orang tua siswa yang baru lulus harus meletakkan putranya di sekolah negeri, dan pemahaman seperti ini sudah sangat umum dan menjadi mindset mayoritas penduduk di negeri ini. Belum lagi jika di benturkan dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah negeri plus bantuan operasional yang di berikan pemerintah. Akan sangat jauh di bandingkan dengan sekolah swasta yang masih di belakang sekolah negeri.
Sebab itu, maka terjadilah persaingan yang sangat ketat di antara siswa yang hendak masuk sekolah negeri tersebut. Semua cara di lakukan baik yang sehat maupun cara yang kurang etis dilakukan di dunia pendidikan. Cara yang sehat misalnya dnegan bersaing menyetorkan jumlah sertifikat prestasi yang di dapat ataupun piagam piagam prestasi lainnya. Sementara ada juga beberapa siswa yang bersaing secara tidak sehat seperti memberi hadiah kepada sekolah, menyumbang uang kepada sekolah, menjanjikan pembangunan gedung sekolah oleh wali murid .
Hal tersebut sangat mungkin sekali dan sudah menjadi rahasia umum bagi orang kaya agar putranya masuk di sekolah negeri karena kalau tak begitu berarti anaknya tergolong yang nilai akademik nya kurang jika hanya bersekolah di pendidikan swasta.
Namun, masalah pendidikan yang di alami di sekolah negeri bukan hanya itu saja. Saat ini telah marak pungutan liar yang di lakukan oleh sekolah negeri kepada seluruh siswa (tanpa kecuali) yang hendak masuk ke institusinya. Mereka memberlakukan beberapa pungutan yang tidak masuk akal dan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu untuk memasuki sekolah tersebut.
Dengan begitu maka sekolah memberikan standar berupa kekayaan benda bukan berdasarkan prestasi siswa dalam hal perekrutan siswa di lembaga tersebut. Hal ini semakin memperjelas bahwa pendidikan berkualitas di indonesia hanyalah untuk orang kaya sedangkan siswa yang miskin harta akan di depak dan di larang masuk sekolah yang notabene di biayai oleh pemerintah, mulai dari gedung, gaji guru, gaji staf, pembelian buku, bangku dan peralatan lainnya.
Oleh karena itu, hendaklah pemerintah tidak menutup mata akan adanya pungutan liar ini yang di lakukan oleh oknum PNS guru di sekolah negeri setempat (hampir semua sekolah negeri) agar menghentikan tindakan makar ini. Sebab hal ini akan menurunkan kualitas pendidikan kita , karena mereka dibayar hanya berorientasikan pada harta dunia bukan memiliki dedikasi untuk memajukan pendidikan di indonesia.
Kamis, 30 Juni 2011
Kamis, 23 Juni 2011
Kasus Siswa 'Siluman' di Sekolah Favorit, Kepala Dinas Pendidikan Dicopot
TEMPO Interaktif, Kediri: Wali Kota Kediri Samsul Ashar mencopot Kepala Dinas Pendidikan Edy Purnomo. Saat ini Edy tengah diperiksa polisi terkait kasus dugaan manipulasi penerimaan siswa baru 2010. Menurut Samsul mengatakan, Edy Purnomo saat ini menjadi staf Asisten Wali Kota untuk membantu urusan administratif. Sebagai gantinya dia menunjuk Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kediri Wahid Anshori untuk menggantikan posisi Edy. “Keputusan ini efektif sejak tiga hari lalu,” kata Samsul, Ahad (17/10).
Dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Kediri, Wahid Anshori menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Namun dalam praktiknya, dia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan untuk mengendalikan kinerja satuan kerja tersebut.
Samsul mengatakan pencopotan Edy Purnomo ini tak bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang membelitnya saat ini. Dalam beberapa pekan terakhir Edy Purnomo harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait masuknya puluhan siswa-siswi siluman yang menggunakan surat sakti.
Namun demikian dia membantah jika pencopotan ini semata-mata atas alasan itu. Sebab hingga kini polisi belum menentukan status hukum Edy Purnomo dalam kasus yang melibatkan Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hadi Sucipto. “Sebenarnya ini bentuk penyegaran saja biar ada perbaikan manajemen Dinas,” kata Samsul.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Didit Prihantoro mengatakan hingga saat ini masih menyelidiki pihak-pihak terlibat atas terbitnya surat sakti tersebut. Polisi membidik Hadi Sucipto sebagai aktor utama atas masuknya sejumlah pelajar di sekolah favorit. “Sebab rekomendasi itu atas nama dia,” katanya.
Keterlibatan Edy Purnomo dalam kasus ini juga cukup ketara. Sebab surat sakti itu hanya bisa berlaku jika ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. “Edy Purnomo sudah beberapa kali dimintai keterangan,” kata Didit.
Sayangnya hingga kini polisi masih belum mengantongi izin pemeriksaan Hadi Sucipto dari Gubernur Jawa Timur. Meski bukti-bukti dokumen yang dengan jelas menyebutkan namanya, penyidik harus menghormati mekanisme pemeriksaan wakil rakyat.
Keterlibatan Edy Purnomo ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Woro Renny Pramana. Dia mengaku telah meminta keterangan Hadi Sucipto, yang juga anggota dari fraksinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas kasus itu. “Surat sakti itu dikeluarkan bersama-sama anggota saya dan Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.
Sayang hingga kini baik Edy Purnomo dan Hadi Sucipto selalu mengelak dikonfirmasi hal itu. Sebelumnya keduanya dengan tegas membantah telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon siswa dalam penerimaan murid baru tahun 2010 kemarin. “Saya tak mau komentari itu,” kata Hadi.
Dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Kediri, Wahid Anshori menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Namun dalam praktiknya, dia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan untuk mengendalikan kinerja satuan kerja tersebut.
Samsul mengatakan pencopotan Edy Purnomo ini tak bisa dilepaskan dari persoalan hukum yang membelitnya saat ini. Dalam beberapa pekan terakhir Edy Purnomo harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait masuknya puluhan siswa-siswi siluman yang menggunakan surat sakti.
Namun demikian dia membantah jika pencopotan ini semata-mata atas alasan itu. Sebab hingga kini polisi belum menentukan status hukum Edy Purnomo dalam kasus yang melibatkan Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hadi Sucipto. “Sebenarnya ini bentuk penyegaran saja biar ada perbaikan manajemen Dinas,” kata Samsul.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Didit Prihantoro mengatakan hingga saat ini masih menyelidiki pihak-pihak terlibat atas terbitnya surat sakti tersebut. Polisi membidik Hadi Sucipto sebagai aktor utama atas masuknya sejumlah pelajar di sekolah favorit. “Sebab rekomendasi itu atas nama dia,” katanya.
Keterlibatan Edy Purnomo dalam kasus ini juga cukup ketara. Sebab surat sakti itu hanya bisa berlaku jika ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. “Edy Purnomo sudah beberapa kali dimintai keterangan,” kata Didit.
Sayangnya hingga kini polisi masih belum mengantongi izin pemeriksaan Hadi Sucipto dari Gubernur Jawa Timur. Meski bukti-bukti dokumen yang dengan jelas menyebutkan namanya, penyidik harus menghormati mekanisme pemeriksaan wakil rakyat.
Keterlibatan Edy Purnomo ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Woro Renny Pramana. Dia mengaku telah meminta keterangan Hadi Sucipto, yang juga anggota dari fraksinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas kasus itu. “Surat sakti itu dikeluarkan bersama-sama anggota saya dan Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.
Sayang hingga kini baik Edy Purnomo dan Hadi Sucipto selalu mengelak dikonfirmasi hal itu. Sebelumnya keduanya dengan tegas membantah telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon siswa dalam penerimaan murid baru tahun 2010 kemarin. “Saya tak mau komentari itu,” kata Hadi.
Orang Tua Jangan Gaptek Daftar SMP Online
TEMPO Interaktif, Jakarta - Orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya masuk SMP secara online diimbau agar tidak kebingungan dengan sistem yang telah berjalan selama lima tahun itu.
"Orang tua tidak perlu bingung. Kalau bingung, tanyakan pada anaknya, mereka biasanya pada ngerti," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis, 23 Juni 2011.
Taufik mengatakan kebingungan orang tua biasanya lebih pada menentukan sekolah yang akan dituju anak mereka dan bukan pada cara pendaftarannya. "Kalau pendaftaran kita akan bantu sepenuhnya, tapi kalau memilih itu memang tugas orang tua membimbing anaknya," ujarnya.
Jika ada masalah dalam pendaftaran SMP online, kata Taufik, orang tua dapat mendatangi sekolah mana pun. "Datang saja ke sekolah, petugas akan membantu orang tua dan siswa," ujarnya.
Taufik menambahkan, pendaftaran secara online ini telah berjalan untuk tahun kelima dan dia merasa optimistis berjalan lancar. "Orang tua juga harus belajar, jangan gaptek (gagap teknologi). Pendaftaran online ini juga bagian dari mencerdaskan orang tua," ujarnya.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni.
"Orang tua tidak perlu bingung. Kalau bingung, tanyakan pada anaknya, mereka biasanya pada ngerti," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis, 23 Juni 2011.
Taufik mengatakan kebingungan orang tua biasanya lebih pada menentukan sekolah yang akan dituju anak mereka dan bukan pada cara pendaftarannya. "Kalau pendaftaran kita akan bantu sepenuhnya, tapi kalau memilih itu memang tugas orang tua membimbing anaknya," ujarnya.
Jika ada masalah dalam pendaftaran SMP online, kata Taufik, orang tua dapat mendatangi sekolah mana pun. "Datang saja ke sekolah, petugas akan membantu orang tua dan siswa," ujarnya.
Taufik menambahkan, pendaftaran secara online ini telah berjalan untuk tahun kelima dan dia merasa optimistis berjalan lancar. "Orang tua juga harus belajar, jangan gaptek (gagap teknologi). Pendaftaran online ini juga bagian dari mencerdaskan orang tua," ujarnya.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni.
Hari Pertama Pendaftaran SMP Online, Orang Tua Kebingungan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ponidin, guru olahraga SMP Negeri 277, Koja, Jakarta Utara, terlihat sibuk menjelaskan proses pendaftaran SMP online. Beberapa ibu yang mengerumuninya sibuk mencatat di selembar kertas. "Ini hari pertama, jadi masih banyak yang belum ngerti," katanya ketika ditemui, Kamis, 23 Juni 2011.
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini, pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni. Petunjuk pendaftaran secara online tersebut dipajang di jendela salah satu kelas di SMP Negeri 277.
Meski begitu, banyak orang tua yang masih merasa bingung. Sinta, 38 tahun, misalnya. Warga Jalan Mundung, Koja, yang bermaksud mendaftarkan anaknya ini mengaku telah mengakses alamat pendaftaran online tersebut pagi tadi, namun laman web yang keluar berbeda dengan yang ditampilkan dalam lembar petunjuk. "Beda tampilannya," katanya.
Setelah dicek ternyata alamat yang dimasukkan keliru, bukan http://jakarta.siap-ppdb.com melainkan http://jakarta.siap-ppbd.com alias keliru satu huruf. Mengetahui kekeliruan ini, Sinta spontan menepuk keningnya lalu menelepon anaknya. "Halo, itu salah. Kamu ke warnet lagi nanti alamatnya ibu sms," katanya.
Kesulitan serupa dialami oleh Eti Buadiarsih, 34 tahun. Warga Koja ini mengaku bingung ketika harus memasukkan data ke Internet. Sebab, kata dia, selama ini ia tak pernah mengakses Internet sama sekali. "Paling nanti saya minta tolong tukang warnet aja," katanya.
Sebagian besar orang tua yang hari ini datang ke SMP Negeri 277 memang belum memasukkan data anak mereka secara online. Mereka baru sebatas mencari tahu cara memasukkan data tersebut sekaligus mencari tahu nilai minimal yang bisa diterima di SMP Negeri 277. "Saya mau nanya dulu cara daftarnya gimana," kata Eti.
Selain proses input data, sejumlah orang tua juga mengeluhkan informasi nilai minimal yang dipatok berbeda di setiap sekolah. Untuk itu, mereka terpaksa keliling sekolah-sekolah tujuan untuk bertanya nilai minimal yang bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut.
Dedi Mulyadi, warga Jalan Muncang, Koja, misalnya, harus keliling ke tiga SMP untuk memastikan nilai anaknya lebih tinggi dari nilai yang disyaratkan sekolah-sekolah tersebut. Ia mengatakan di SMP 277 nilai minimalnya 21,50, sedangkan nilai anaknya hanya 21,25.
Oleh karena itu, ia bermaksud mendatangi SMP 282 dan SMP 53 untuk mengecek nilai minimal di sana. Ia berharap nilai minimal yang diterapkan di sekolah tersebut lebih rendah dari nilai anaknya. "Harusnya informasi nilai minimal yang bisa diterima ini di-online-kan juga," katanya.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Proses pendaftaran siswa SMP secara online mulai dibuka hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses alamat http://jakarta.siap-ppdb.com. Di laman web ini, pendaftar diminta mengisi sejumlah data, antara lain nomor ujian, nama siswa, dan asal sekolah.
Setelah data yang diminta telah dimasukkan, pendaftar diharuskan mencetaknya. Hasil print out ini nantinya harus dibawa untuk diverifikasi di sekolah yang dituju dalam proses verifikasi 27-30 Juni. Petunjuk pendaftaran secara online tersebut dipajang di jendela salah satu kelas di SMP Negeri 277.
Meski begitu, banyak orang tua yang masih merasa bingung. Sinta, 38 tahun, misalnya. Warga Jalan Mundung, Koja, yang bermaksud mendaftarkan anaknya ini mengaku telah mengakses alamat pendaftaran online tersebut pagi tadi, namun laman web yang keluar berbeda dengan yang ditampilkan dalam lembar petunjuk. "Beda tampilannya," katanya.
Setelah dicek ternyata alamat yang dimasukkan keliru, bukan http://jakarta.siap-ppdb.com melainkan http://jakarta.siap-ppbd.com alias keliru satu huruf. Mengetahui kekeliruan ini, Sinta spontan menepuk keningnya lalu menelepon anaknya. "Halo, itu salah. Kamu ke warnet lagi nanti alamatnya ibu sms," katanya.
Kesulitan serupa dialami oleh Eti Buadiarsih, 34 tahun. Warga Koja ini mengaku bingung ketika harus memasukkan data ke Internet. Sebab, kata dia, selama ini ia tak pernah mengakses Internet sama sekali. "Paling nanti saya minta tolong tukang warnet aja," katanya.
Sebagian besar orang tua yang hari ini datang ke SMP Negeri 277 memang belum memasukkan data anak mereka secara online. Mereka baru sebatas mencari tahu cara memasukkan data tersebut sekaligus mencari tahu nilai minimal yang bisa diterima di SMP Negeri 277. "Saya mau nanya dulu cara daftarnya gimana," kata Eti.
Selain proses input data, sejumlah orang tua juga mengeluhkan informasi nilai minimal yang dipatok berbeda di setiap sekolah. Untuk itu, mereka terpaksa keliling sekolah-sekolah tujuan untuk bertanya nilai minimal yang bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut.
Dedi Mulyadi, warga Jalan Muncang, Koja, misalnya, harus keliling ke tiga SMP untuk memastikan nilai anaknya lebih tinggi dari nilai yang disyaratkan sekolah-sekolah tersebut. Ia mengatakan di SMP 277 nilai minimalnya 21,50, sedangkan nilai anaknya hanya 21,25.
Oleh karena itu, ia bermaksud mendatangi SMP 282 dan SMP 53 untuk mengecek nilai minimal di sana. Ia berharap nilai minimal yang diterapkan di sekolah tersebut lebih rendah dari nilai anaknya. "Harusnya informasi nilai minimal yang bisa diterima ini di-online-kan juga," katanya.
DWI RIYANTO AGUSTIAR
Besar Kecil Normal * * Bagikan47 * 0 Kementerian Pendidikan Melarang Uang Pungut Siswa Baru
TEMPO Interaktif, Bandung - Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011. "Pokoknya semua pungutan dilarang, apakah uang pangkal, uang bangunan, pokoknya tidak boleh," kata Fasli Jalal usai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, Kamis, 23 Juni 2011.
Fasli mengatakan, aturan itu sudah tertera dalam konstitusi dan akan dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan jika sekolah tetap membandel, Fasli menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah setempat. "Harus ada dialog dengan Pemda mengenai sanksi, karena kewenangan ada di Pemda," kata Fasli Jalal. "Intinya tidak boleh ada pungutan, siswa masuk dengan syarat akademik saja, kalau memenuhi syarat harus diterima."
Namun, jika ada orangtua yang mau menyumbang dengan kemampuan dan kemauan mereka, hal itu dipersilahkan, "Tentu kalau menyumbang tidak harus sama, waktunya tidak ditentukan dan tidak boleh mengharus-haruskan, pokoknya tidak boleh ada pemaksaan dalam wajib belajar 9 tahun," kata Fasli.
Ditanya bagaimana dengan sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Fasli mengatakan, RSBI mempunyai aturan sendiri mengenai penerimaan siswa baru. "Akan ada aturan sendiri untuk RSBI," kata Fasli.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, juga menegaskan, seluruh sekolah di kota Bandung, tidak boleh melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru "Sesuai Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis, selama penerimaan siswa baru dan siswa tersebut sudah diterima di awal tahun, semua sekolah dilarang memungut uang," kata Oji.
Jika pihak sekolah tetap melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru, Oji mempersilahkan masyarakat melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan. "Nanti Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi pada sekolah itu," kata Oji.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Fasli mengatakan, aturan itu sudah tertera dalam konstitusi dan akan dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan jika sekolah tetap membandel, Fasli menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah setempat. "Harus ada dialog dengan Pemda mengenai sanksi, karena kewenangan ada di Pemda," kata Fasli Jalal. "Intinya tidak boleh ada pungutan, siswa masuk dengan syarat akademik saja, kalau memenuhi syarat harus diterima."
Namun, jika ada orangtua yang mau menyumbang dengan kemampuan dan kemauan mereka, hal itu dipersilahkan, "Tentu kalau menyumbang tidak harus sama, waktunya tidak ditentukan dan tidak boleh mengharus-haruskan, pokoknya tidak boleh ada pemaksaan dalam wajib belajar 9 tahun," kata Fasli.
Ditanya bagaimana dengan sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Fasli mengatakan, RSBI mempunyai aturan sendiri mengenai penerimaan siswa baru. "Akan ada aturan sendiri untuk RSBI," kata Fasli.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji, juga menegaskan, seluruh sekolah di kota Bandung, tidak boleh melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru "Sesuai Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis, selama penerimaan siswa baru dan siswa tersebut sudah diterima di awal tahun, semua sekolah dilarang memungut uang," kata Oji.
Jika pihak sekolah tetap melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru, Oji mempersilahkan masyarakat melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan. "Nanti Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi pada sekolah itu," kata Oji.
ANGGA SUKMA WIJAYA
RSBI Tak Capai Target
Jakarta, kompas - Sekolah-sekolah negeri berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional sulit memenuhi kuota 20 persen kursi untuk siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu. Padahal, SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI diwajibkan menerima siswa dari keluarga tidak mampu.
Berdasarkan pantauan di sejumlah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di beberapa kota, Rabu (25/5), kuota 20 persen kursi bagi siswa miskin tak terpenuhi karena sekolah umumnya hanya menunggu keluarga siswa yang mengajukan permohonan keringanan biaya.
Susila Aris, Wakil Kepala SMPN 49 Jakarta, mengatakan, pendaftaran tes masuk gratis sehingga tidak menghalangi siswa dari keluarga tidak mampu untuk ikut seleksi. ”Ketika tes, tidak ada ditanya kemampuan membayar. Setelah diterima dan diputuskan komite sekolah, baru ada pembayaran sesuai kemampuan. Namun pada prinsipnya, sekolah siap membantu siswa dari keluarga tak mampu,” kata Susila.
Wakil Kepala SMAN 3 Bandung, Firman Ali, mengatakan, sekolah menyediakan beasiswa dari anggaran belanja sekolah dan dana bantuan (block grant) dari pemerintah untuk siswa tidak mampu. ”Sekolah tidak menolak siswa dari keluarga miskin yang berprestasi. Asal mengajukan surat keterangan tak mampu, sekolah menyediakan beasiswa. Ada sekitar 15 persen atau 17 persen siswa tidak mampu di sekolah ini,” kata Firman.
Kepala SMPN 1 Tegal, Amin Aziz, mengatakan, selama ini sekolahnya menyediakan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu. Namun berdasarkan pengalaman tahun lalu, kuota tersebut tidak terpenuhi. Selain siswa miskin yang mendaftar ke RSBI sedikit, mereka pun belum tentu lolos seleksi. ”Bagaimanapun kami tetap pertimbangkan kualitas,” katanya.
Kepala SMKN 3 Tegal, Ibnu Hajar Dewantoro, mengatakan, sekolah tidak mematok jumlah siswa miskin yang diterima. Sepanjang siswa itu berprestasi, sekolah akan tetap menerimanya.
Di SMP Negeri 1 Kudus pada tahun lalu siswa tidak mampu secara finansial hanya 7 persen dari 208 siswa. ”Saat ini 224 siswa sedang mengikuti tes masuk RSBI,” kata Kepala SMP Negeri 1 Kudus, Oky Sudarto.
Pengamat pendidikan Kudus, Basuki Sugita, mengemukakan, orangtua siswa yang tidak mampu secara finansial kerap kali minder. Mereka enggan memasukkan anaknya yang berprestasi ke RSBI karena khawatir tidak mampu membiayai. Kalaupun mampu membiayai, khawatir anaknya minder saat bergaul dengan teman-temannya dari keluarga kaya.
Basuki mempertanyakan standar RSBI dan perlunya evaluasi. ”Apakah RSBI semacam ini yang diinginkan pemerintah?
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, sekolah RSBI mesti proaktif untuk mencari siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
”Sekolah yang tidak bisa memenuhi kuota 20 persen akan dievaluasi. Sekolah perlu proaktif untuk memenuhi kuota,” ujarnya. (ELN/WIE/HEN)
Berdasarkan pantauan di sejumlah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di beberapa kota, Rabu (25/5), kuota 20 persen kursi bagi siswa miskin tak terpenuhi karena sekolah umumnya hanya menunggu keluarga siswa yang mengajukan permohonan keringanan biaya.
Susila Aris, Wakil Kepala SMPN 49 Jakarta, mengatakan, pendaftaran tes masuk gratis sehingga tidak menghalangi siswa dari keluarga tidak mampu untuk ikut seleksi. ”Ketika tes, tidak ada ditanya kemampuan membayar. Setelah diterima dan diputuskan komite sekolah, baru ada pembayaran sesuai kemampuan. Namun pada prinsipnya, sekolah siap membantu siswa dari keluarga tak mampu,” kata Susila.
Wakil Kepala SMAN 3 Bandung, Firman Ali, mengatakan, sekolah menyediakan beasiswa dari anggaran belanja sekolah dan dana bantuan (block grant) dari pemerintah untuk siswa tidak mampu. ”Sekolah tidak menolak siswa dari keluarga miskin yang berprestasi. Asal mengajukan surat keterangan tak mampu, sekolah menyediakan beasiswa. Ada sekitar 15 persen atau 17 persen siswa tidak mampu di sekolah ini,” kata Firman.
Kepala SMPN 1 Tegal, Amin Aziz, mengatakan, selama ini sekolahnya menyediakan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu. Namun berdasarkan pengalaman tahun lalu, kuota tersebut tidak terpenuhi. Selain siswa miskin yang mendaftar ke RSBI sedikit, mereka pun belum tentu lolos seleksi. ”Bagaimanapun kami tetap pertimbangkan kualitas,” katanya.
Kepala SMKN 3 Tegal, Ibnu Hajar Dewantoro, mengatakan, sekolah tidak mematok jumlah siswa miskin yang diterima. Sepanjang siswa itu berprestasi, sekolah akan tetap menerimanya.
Di SMP Negeri 1 Kudus pada tahun lalu siswa tidak mampu secara finansial hanya 7 persen dari 208 siswa. ”Saat ini 224 siswa sedang mengikuti tes masuk RSBI,” kata Kepala SMP Negeri 1 Kudus, Oky Sudarto.
Pengamat pendidikan Kudus, Basuki Sugita, mengemukakan, orangtua siswa yang tidak mampu secara finansial kerap kali minder. Mereka enggan memasukkan anaknya yang berprestasi ke RSBI karena khawatir tidak mampu membiayai. Kalaupun mampu membiayai, khawatir anaknya minder saat bergaul dengan teman-temannya dari keluarga kaya.
Basuki mempertanyakan standar RSBI dan perlunya evaluasi. ”Apakah RSBI semacam ini yang diinginkan pemerintah?
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, sekolah RSBI mesti proaktif untuk mencari siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
”Sekolah yang tidak bisa memenuhi kuota 20 persen akan dievaluasi. Sekolah perlu proaktif untuk memenuhi kuota,” ujarnya. (ELN/WIE/HEN)
Siswa SMA RSBI Tak Lapor Diri, Gagal!
JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Jakarta telah masuk pada tahap akhir seleksi, yaitu lapor diri. Proses ini dilakukan selama dua hari, sejak Kamis (9/6/2011) kemarin, hingga Jumat (10/6/2011) ini. Tahap akhir ini dilaksanakan serentak oleh SMA RSBI di seluruh Jakarta. Bagi mereka para siswa yang dinyatakan lolos, namun berhalangan atau pun tidak melakukan lapor diri, maka dinyatakan gagal dalam seleksi PPDB.
"Siswa yang tidak melapor sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gagal," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 70 Jakarta, Achmad Safari kepada Kompas.com, Jumat (10/6/2011) siang, di Jakarta.
Proses lapor diri adalah saat di mana siswa-siswi yang dinyatakan lolos seleksi PPDB di SMA RSBI melakukan verifikasi. Mereka (siswa dan siswi) yang berhalangan hadir lapor diri sebenarnya bisa diwakilkan oleh wali yang bersangkutan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di SMAN 70, kuota bagi siswa baru sebanyak 320 orang yang akan menghuni 10 kelas. Hingga siang ini, sekitar 90 persen siswa yang dinyatakan lolos telah mendaftarkan diri.
"Siswa yang tidak melapor sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gagal," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 70 Jakarta, Achmad Safari kepada Kompas.com, Jumat (10/6/2011) siang, di Jakarta.
Proses lapor diri adalah saat di mana siswa-siswi yang dinyatakan lolos seleksi PPDB di SMA RSBI melakukan verifikasi. Mereka (siswa dan siswi) yang berhalangan hadir lapor diri sebenarnya bisa diwakilkan oleh wali yang bersangkutan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di SMAN 70, kuota bagi siswa baru sebanyak 320 orang yang akan menghuni 10 kelas. Hingga siang ini, sekitar 90 persen siswa yang dinyatakan lolos telah mendaftarkan diri.
Langganan:
Postingan (Atom)