Harga Les Privat Di LBB Suprauno

Rincian Biaya les privat tiap pertemuan:

1. TK A / TK B===>40.000
2. SD kelas 1-5===>40.000
3. SD Kelas 6====>50.000
4. SMP kelas 1-2==>50.000
5. SMP kelas 3===>55.000
6. SMA kelas 1-2==>65.000
7. SMA kelas 3===>70.000
8. SNMPTN =====>100.000
9. UMUM ======>150.000
10. WEBSITE====>250.000

 PENDAFTARAN : RP 75.000

PNS Boleh Mudik Pakai Mobil dan Motor Dinas

BOGOR (Pos Kota) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bogor yang mendapat jatah mobil dinas (mobdin) dan motor dinas (motdin) nampaknya boleh bernafas lega. Sebab, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengizinkan memakai mobdin dan motdin buat mudik.

“Tak masalah. Saya izinkan PNS memakai mobdin dan motdin daripada naik angkot atau bus kasihan juga. Saya izinkan asal mendapat ijin dulu,” ujar Rahmay Yasin, Rabu. Dikatakannya, mobdin dan motdin sudah melekat dengan penggunanya. “Setiap hari
mereka itu bekerja pakai mobdin atau motdin, demi alasan keamanan pula kita izinkan buat mudik. Jika aset pemkab itu disimpan di rumah atau di lingkungan pemkab berabe karena rawan pencurian,” ujarnya.

Sedangkan Kasi Inventarisasi dan Administrasia Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Kabupaten Bogor, Iman W Budiana mengatakan, pihaknya diperintahkan memberikan izin mobdin dan motdin buat mudik dengan syarat mengajukan izin.

Mekanismenya, peminjaman mengajukan ke Kepala SKPD yang bersangkutan sebagai pengguna anggaran. lalu ditembuskan ke BPKBD.

Saat ini, sambungnya, Pemkab Bogor memiliki kendaraan dinas kurang lebih 400 roda empat, 120 roda enam, dan 1.500 roda dua. “Khusus kendaraan roda empat dan enam seluruh penggunanya merupakan pejabat eselon II dan III,” katanya.

Sebelum mobdin dan motdin dipergunakan, ia mengingatkan pengguna mobdin untuk jangan sekali-sekali mengganti plat merah menjadi plat hitam. Pasalnya, hal itu tidak diizinkan dalam peraturan. “Apabila mereka melanggar dan ternyata ada apa-apa dijalan, itu bukan lagi tanggung jabaw pemkab, melainkan mereka pribadi,” jelasnya.

Sebaliknya, Gubernur DKI Fauzi Bowo, melarang pegawainya mudik menggunakan mobil dinas. Bila ada yang nekad, bakal kena sanksi tegas, sebab kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

sumber: poskota

Diknas Surabaya Bagikan Seragam Gratis

SURABAYA(Pos Kota) – Dinas Surabaya menjanjikan, seluruh siswa kurang mampu atau gakin akan menerima seragam gratis. Tidak hanya seragam, tetapi juga perlengkapan sekolah cuma-cuma dari Pemerintah Kota Surabaya.

Semua diperuntukkan seluruh siswa gakin yang diterima di sekolah negeri. Dalam hitungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, siswa yang berhak menikmati seragam gratis tersebut kurang lebih 1.000 siswa.

“Minggu-minggu ini seragam gratis sudah beres,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Muhammad Taswin, saat ditemui Rabu (10/8).

Sebagaimana diketahui, seluruh siswa gakin di Surabaya berhak atas seragam gratis. Siswa SD hingga SMA yang diterima di sekolah negeri berhak atas seragam osis, pramuka, olahraga, dan batik gratis.

Tidak hanya itu, keperluan sekolah seperti sepatu, tas, sampai ikat pinggang atau perlengkapan lainnya semua dipenuhi APBD melalui program Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).

Melalui dana itu pula, seluruh SPP dan biaya pendidikan di Surabaya gratis hingga jenjang SMA. Baik negeri maupun swasta. Juga seluruh sekolah berstatus RSBI negeri gratis tahun ini.

Taswin menjelaskan, seragam gratis untuk siswa gakin tersebut saat ini sudah dalam pengerjaan pemenang lelang. Proyek seragam gratis ini senilai Rp 1 miliar. Sedianya, seragam itu sudah bisa dibagikan bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah saat penerimaan siswa baru.

“Kita perlu nunggu berapa siswa dan berapa siswi. Begitu juga kita juga perlu mengukur ukuran sepatu masing-masing siswa. Ini jelas memerlukan proses sehingga tidak bisa di hari pertama sekolah. Sudah ada pemenang lelangnya kok,” tandas Taswin.(nurqomar/dms)

sumber: poskota

Besar Kecil Normal * * Bagikan45 * * 0 Duh, dari 237 Juta, Baru 5,2 Juta Orang Indonesia yang Mampu Kuliah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan pemerintah tengah menggenjot angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat perguruan tinggi. Saat ini, APK perguruan tinggi nasional baru mencapai 26 persen. “Ke depan mau kami genjot sampai 36 persen hingga 2014,” ujar Nuh usai pelantikan pejabat eselon I Kementerian Pendidikan Nasional di kantornya, Senin 25 Juli 2011.

Angka 26 persen tersebut menunjukkan saat ini baru ada sekitar 5,2 juta penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Sementara, APK untuk SMA/SMK mencapai 60 persen, APK SMP 80 persen. dan SD memiliki APK paling tinggi, yakni 117 persen. “Kalau begitu berarti piramidanya harus kita tata dari yang SMK,” kata Nuh.

Caranya, kata dia, adalah dengan membenahi kemampuan siswa tingkat SMA/SMK agar berkeinginan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dukungan pembiayaan juga rencananya akan ditingkatkan dengan ditambahnya dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMK.

Nuh mengakui saat ini dana BOMM SMA/SMK masih jauh dari memadai. Untuk tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional menganggarkan dana BOMM untuk siswa SMA dari Rp 120 ribu menjadi Rp 90 ribu dan SMK dari Rp 90 ribu menjadi Rp 60 ribu. “Sewaktu sekolah dasar kami beri dana BOS (bantuan operasional sekolah), APK langsung naik. Diharapkan nanti akan terjadi hal yang sama,” katanya.

Namun, saat ini pihaknya masih membahas perencanaan anggarannya. Kapan akan ada peningkatan dana BOMM juga belum ditetapkan waktunya. Cara lain peningkatan APK, kata Nuh, adalah dengan menambah jumlah SMA/SMK di tiap-tiap daerah. Sebab, saat ini masih banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah karena faktor lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

“Jarak jauh jadi penghambat. Nanti kami desain sesuai dengan jumlah populasi di tiap kecamatan dan lihat kontur geografisnya,” kata Nuh lagi.

RIRIN AGUSTIA

sumber: tempointeraktif

Menteri Nuh Berjanji Buka Hasil 'Review' Proyek di Kementeriannya

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh berjanji membuka hasil review proyek pengadaan barang dan jasa di kementeriannya pada periode 2005 yang diduga sarat korupsi. Penelitian kembali ini tengah berjalan. “Review itu tidak bisa dilakukan sehari-dua hari,” kata Nuh saat ditemui di kantornya, Senin 25 Juli 2011.

Ia menegaskan, kementerian yang berada di bawah pimpinannya itu akan mempertanggungjawabkan hasil review proyek. "Akan kami umumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan memutuskan mengevaluasi seluruh tender yang dilakukan di kantornya. Mereka akan melacak tender sejak 2005, termasuk yang melibatkan perusahaan bekas Bendaharam Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan turut mengevaluasi tender pengadaan barang dan jasa yang melibatkan perusahaan Nazaruddin, yang kini menjadi tersangka dan buron kepolisian. Pengadaan barang dan jasa yang akan diaudit BPK periode 2008 sampai 2010.

Nazaruddin diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pada proyek pengadaan prasarana dan revitalisasi peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional yang berbiaya Rp 142 miliar pada anggaran 2007.

Salah satu pejabat Kementerian Pendidikan Nasional yang berinisial GS yang saat itu menjabat sebagai Sesdirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional juga diduga ikut terlibat.

RIRIN AGUSTIA

sumber: tempointeraktif

Menteri Nuh Marah, 39 Daerah Belum Salurkan Dana BOS

TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua 2011 sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, ternyata 39 kabupaten dan kota belum juga menyalurkannya ke sekolah-sekolah. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menuding mereka tak berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri.

"Alasan (mereka) ada seribu, yang benar satu, nggak ada komitmen," kata Nuh usai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wakil Presiden, Kamis, 28 Juli 2011. Total dana belum tersalur sekitar Rp 300 miliar, atau 7,5 persen dari Rp 4 triliun yang dikucurkan pusat ke daerah tiap triwulan.

Salah satu alasan yang diajukan pemerintah daerah, kata Nuh, ialah menunggu laporan dari sekolah penerima BOS. Padahal, tak ada keharusan itu dalam peraturan.

Dia khawatir seretnya penyaluran dana itu bakal berakibat buruk bagi sekolah, karena sekitar 60-70 persen uang BOS diperuntukkan bagi operasional sekolah sehari-hari. "Ada kemungkinan tiga hal yang terjadi: sekolah berhutang, menariki bayaran dari murid, atau murid nggak diwulang (diajar)," kata Nuh.

Nuh mengecam para kepala daerah yang belum juga mengucurkan dana tersebut. Apalagi, dari 39 daerah itu, 38 di antaranya sudah mendistribusikannya pada triwulan pertama. "Harusnya setelah triwulan pertama, triwulan kedua langsung dikirim, tidak boleh terlambat, mekanisme sudah ada," tuturnya dengan nada kesal.

Wakil Presiden Boediono memberi waktu dua pekan kepada para menteri, di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, untuk mencari terobosan terhadap masalah tersebut.

Dulu, dana BOS dikirim pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah. Mulai tahun ini, mekanisme berubah, tidak lagi langsung ditransfer ke rekening sekolah, melainkan masuk dulu ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini untuk memenuhi pembagian tugas dan kaidah otonomi daerah yang meletakkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan ada beberapa sebab teknis keterlambatan itu. Antara lain, banyak daerah yang belum mengubah tata cara penyaluran dana sesuai dengan mekanisme baru. Sebagian daerah juga menganggap dana BOS sebagai bagian anggaran daerah, sehingga penyalurannya menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD-Perubahan.

Inilah 39 kabupaten dan kota yang mangkir dari kewajibannya menyalurkan uang BOS:

Bali: Kabupaten Klungkung
Jawa Timur: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek
Kalimantan Barat: Kabupaten Sekadau
Kalimantan Tengah: Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan
Kalimantan Timur: Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau
Kepulauan Riau: Kabupaten Natuna
Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang
Papua: Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen
Riau: Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai
Sulawesi Selatan: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng
Sulawesi Tengah: Kabupaten Banggai Kepulauan
Sulawesi Tenggara: Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari
Sumatera Utara: Kabupaten Nias Selatan

BUNGA MANGGIASIH

sumber: tempointeraktif

Mengapa 5 SMPN DKI Jakarta Batal Berikan Salinan Laporan Dana?

TEMPO Interaktif, Jakarta - Lima sekolah menengah pertama (SMP) negeri DKI Jakarta gagal menyerahkan salinan dokumen surat pertanggungjawaban perihal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke Komisi Informasi Pusat (KIP) siang ini. "Mereka meminta diperpanjang satu hari," ujar salah seorang Staf Ahli Komisioner KIP Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Tya Tirtasari, di Gedung KIP, Selasa, 9 Agustus 2011.

Menurutnya, telah terjadi kesalahan informasi mengenai rencana pemberian berkas kelima SMPN itu. Tya menyatakan dalam agendanya kelima kepala sekolah itu berencana menyerahkan berkasnya besok hari. "Rencananya besok kembali ke sini (KIP)," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengakui telah terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi yang diterima lembaganya. "Mereka (KIP) yang bilang besok (hari ini), ya miscommunication," ujarnya.

Ia menyatakan putusan KIP sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kelima sekolah menengah pertama negeri itu berkewajiban menyerahkan bukti surat pertanggungjawaban pengelolaan BOS dan BOP kepada KIP. "Dengan keputusan itu mewajibkan semua LPJ sekolah se-Indonesia merupakan data publik," ujarnya.

Bukan hanya itu, dengan keputusan KIP, lembaganya mendorong kepada orang tua murid berani menanyakan ihwal penggunaan anggaran di sekolah. Harapannya agar praktek korupsi di dunia pendidikan bisa dihilangkan. "kalau SPJ-nya dibuka sama saja dengan membuka bobrok korupsi di sekolah," ujarnya.

Lembaganya menilai, hingga kini pihak sekolah dinilai masih melakukan praktek korupsi. Caranya dengan memainkan anggaran melalui laporan pertanggungjawaban sekolah. "Kalau tidak korupsi, berikan itu laporannya (LPJ)," ujarnya.

Kasus ini bermula saat lima kepala sekolah di Jakarta, yakni SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28, menolak menyerahkan informasi pengelolaan BOS dan BOP kepada ICW. Mereka beranggapan ICW bukanlah lembaga yang tepat untuk melihat laporan keuangan tersebut.

Hal inilah yang kemudian dilaporkan oleh ICW ke Komisi Informasi dengan anggapan telah terjadi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan di lima sekolah itu. Menanggapi laporan ini, Komisi Informasi kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 yang menyatakan dokumen yang diminta ICW adalah dokumen yang terbuka.

JAYADI SUPRIADIN

sumber: tempointeraktif