Minggu, 30 Agustus 2015
Kamis, 20 Agustus 2015
DPRD Surabaya Usulkan Sekolah Negeri untuk Siswa Gakin
Surabaya (beritajatim.com) - Banyaknya keluhan
yang muncul dari orangtua siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) mulai di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di Kota
Surabaya menjadi perhatian khusus bagi Komisi D DPRD Surabaya.
Kini muncul gagasan untuk menjadikan sekolah negeri hanya untuk siswa keluarga miskin(Gakin) dan memberdayakan sekolah swasta untuk siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas.
Tak sedikit orangtua siswa yang saat ini harus menelan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, hanya karena anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju.
Apalagi bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak mungkin untuk bisa bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Tidak hanya itu, dampak yang paling dikhawatirkan, jika ternyata kegagalan mendapatkan bangku sekolah yang dituju justru mempengaruhi psikoligis calon siswa. Karena tak sedikit yang akhirnya merasa depresi dan merasa rendah diri hanya karena tidak masuk di sekolah yang dianggapnya favorit.
Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“Saya memberikan apresiasi kepada Diknas Surabaya yang telah berhasil menyelenggarakan PPDB online dengan lancar, namun disisi lain, sampai hari ini saya telah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang gagal dalam proses PPDB.” Ujarnya. Senin, (13/07/2015)
Lebih lanjut Sugito menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memikirkan calon siswa yang gagal dalam PPDB sekolah negeri, utamanya yang berasal dari keluarga miskin (Gakin). Kerena merupakan hak mendasar sebagai warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas mau dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin yang tentu tidak mungkin bisa bersekolah di swasta karena faktor biaya, kalau fenomena ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas kebodohan,” protes politisi asal partai Hanura ini.
Melihat kondisi yang terjadi, Sugito meminta kepada pemerintah, baik yang di daerah maupun di pusat untuk mulai memberikan solusi, utamanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan pendidikan.
“Saya minta kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk segera memberikan solusi secara cepat, karena hal ini menyangkut hak warga dan nasib calon siswa, utamanya yang berlatar belakang keluarga tidak mampu,” tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat dengan cara membuat seluruh sekolah negeri menjadi tempat sekolah siswa yang berasal dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu di arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah milik pemerintah di Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih banyak swasta meskipun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan sekolah swasta ini dengan kemampuan APBD dan APBN, dengan demikian sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit, karena berlabel sekolah untuk warga miskin,” gagasanya.
Gagasan yang disampaikan Sugito ini ternyata sudah lama diterapkan di sejumlah Negara maju seperti di Belgia, Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini warga Negara ini justru menghindari anaknya bersekolah di sejumlah sekolah negeri karena tidak ingin di cap sebagai keluarga yang berstatus miskin.(rif/ted)
Kini muncul gagasan untuk menjadikan sekolah negeri hanya untuk siswa keluarga miskin(Gakin) dan memberdayakan sekolah swasta untuk siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas.
Tak sedikit orangtua siswa yang saat ini harus menelan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, hanya karena anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju.
Apalagi bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak mungkin untuk bisa bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Tidak hanya itu, dampak yang paling dikhawatirkan, jika ternyata kegagalan mendapatkan bangku sekolah yang dituju justru mempengaruhi psikoligis calon siswa. Karena tak sedikit yang akhirnya merasa depresi dan merasa rendah diri hanya karena tidak masuk di sekolah yang dianggapnya favorit.
Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“Saya memberikan apresiasi kepada Diknas Surabaya yang telah berhasil menyelenggarakan PPDB online dengan lancar, namun disisi lain, sampai hari ini saya telah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang gagal dalam proses PPDB.” Ujarnya. Senin, (13/07/2015)
Lebih lanjut Sugito menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memikirkan calon siswa yang gagal dalam PPDB sekolah negeri, utamanya yang berasal dari keluarga miskin (Gakin). Kerena merupakan hak mendasar sebagai warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas mau dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin yang tentu tidak mungkin bisa bersekolah di swasta karena faktor biaya, kalau fenomena ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas kebodohan,” protes politisi asal partai Hanura ini.
Melihat kondisi yang terjadi, Sugito meminta kepada pemerintah, baik yang di daerah maupun di pusat untuk mulai memberikan solusi, utamanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan pendidikan.
“Saya minta kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk segera memberikan solusi secara cepat, karena hal ini menyangkut hak warga dan nasib calon siswa, utamanya yang berlatar belakang keluarga tidak mampu,” tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat dengan cara membuat seluruh sekolah negeri menjadi tempat sekolah siswa yang berasal dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu di arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah milik pemerintah di Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih banyak swasta meskipun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan sekolah swasta ini dengan kemampuan APBD dan APBN, dengan demikian sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit, karena berlabel sekolah untuk warga miskin,” gagasanya.
Gagasan yang disampaikan Sugito ini ternyata sudah lama diterapkan di sejumlah Negara maju seperti di Belgia, Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini warga Negara ini justru menghindari anaknya bersekolah di sejumlah sekolah negeri karena tidak ingin di cap sebagai keluarga yang berstatus miskin.(rif/ted)
Sabtu, 01 Agustus 2015
MI AL-CHUSNANIYAH
| NSS | : | 111235780149 |
| NPSN | : | 20577826 |
| Nama Sekolah | : | MI AL-CHUSNANIYAH |
| Tanggal Pendirian | : | 11 Oktober 2007 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Akreditasi | : | |
| Sertifikasi | : | |
| Kepala Sekolah | : | Muawanah Qurotul Aini, S. Ag |
| Yayasan | : | Lembaga Pendidikan Al-Chusnaniyah |
| Alamat : Jl. Nyamplunagan No. 141 Surabaya | ||
| Pimpinan : Zaenal Arifin, S. Pd | ||
| Alamat | : | Jl. Nyamplungan No. 141 Surabaya |
| Kecamatan : Kec. Semampir | ||
| Desa/kel : Ampel | ||
| Surabaya 60251 | ||
| Telp 0313532730 , Fax 0313532730 | ||
| : | cds_sch@yahoo.com | |
| Website | : | [lihat website] |
Senin, 13 Juli 2015
Sekolah Swasta Dilarang Numpang Gedung
SURABAYA - Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah, memberikan deadline
10 tahun kepada sekolah swasta, dari TK, SMP, SMA dan SMK, untuk
memiliki gedung sendiri.
"Peraturan itu sudah kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah swasta di Surabaya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mempersiapkan diri mulai sekarang," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan, Minggu (12/7/2015).
Permendikbud dikeluarkan Mei 2014 sehingga tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara pendidikan jatuh pada Mei 2024.
Ikhsan menjelaskan, lembaga pendidikan harus punya visi untuk memenuhi persyaratan ini. Bila disiapkan mulai sekarang, waktu 10 tahun dirasa sangat cukup.
"Sekolah swasta di Surabaya yang belum miliki tanah sendiri jumlahnya puluhan. Tapi ada juga yang sudah atas nama sekolah," ungkap mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini.
Dengan demikian, lanjut Ikhsan, Peraturan Daerah (Perda) Surabaya yang mengatur pendirian unit sekolah baru akan menyesuaikan Permendikbud.
"Perdanya nanti kami sesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Permendikbud No 36 Tahun 2014," ujar dia.
"Peraturan itu sudah kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah swasta di Surabaya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mempersiapkan diri mulai sekarang," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan, Minggu (12/7/2015).
Permendikbud dikeluarkan Mei 2014 sehingga tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara pendidikan jatuh pada Mei 2024.
Ikhsan menjelaskan, lembaga pendidikan harus punya visi untuk memenuhi persyaratan ini. Bila disiapkan mulai sekarang, waktu 10 tahun dirasa sangat cukup.
"Sekolah swasta di Surabaya yang belum miliki tanah sendiri jumlahnya puluhan. Tapi ada juga yang sudah atas nama sekolah," ungkap mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini.
Dengan demikian, lanjut Ikhsan, Peraturan Daerah (Perda) Surabaya yang mengatur pendirian unit sekolah baru akan menyesuaikan Permendikbud.
"Perdanya nanti kami sesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Permendikbud No 36 Tahun 2014," ujar dia.
Rabu, 01 Juli 2015
MI Al Fahmi
| NSS | : | 111235780140 |
| NPSN | : | 60720914 |
| Nama Sekolah | : | MI Al Fahmi |
| Tanggal Pendirian | : | 18 Juli 2007 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Akreditasi | : | B |
| Sertifikasi | : | SUDAH |
| Kepala Sekolah | : | H. MAHFUD, SH |
| Yayasan | : | AL FAHMI |
| Alamat : Tambakwedi langgar Kutilang No. 20 | ||
| Pimpinan : Ust. MUDJIB | ||
| Alamat | : | Tambakwedi Langgar Gg. Kutilang No. 20 Kenjeran Surabaya |
| Kecamatan : Kec. Kenjeran | ||
| Desa/kel : Tambak Wedi | ||
| Surabaya 60126 | ||
| Telp 51501706 , Fax | ||
| : | alfahmisby@yahoo.co.id | |
| Website | : | [lihat website] |
Senin, 01 Juni 2015
MI AL FITHRAH
| NSS | : | 111235780153 |
| NPSN | : | 20577830 |
| Nama Sekolah | : | MI AL FITHRAH |
| Tanggal Pendirian | : | 1 Januari 2012 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Akreditasi | : | A |
| Sertifikasi | : | |
| Kepala Sekolah | : | KUNAWI, S.PD.I |
| Yayasan | : | AL KHIDMAH INDONESIA |
| Alamat : JALAN KEDINDING LOR 99 | ||
| Pimpinan : DRS.H.AINUL HURI | ||
| Alamat | : | JL.KEDINDING LOR 99 SURABAYA |
| Kecamatan : Kec. Kenjeran | ||
| Desa/kel : Tanah Kali Kedinding | ||
| Surabaya 60129 | ||
| Telp 0313763080 , Fax 0313766804 | ||
| : | MIALFITHRAH99SBY@YAHOO.CO.ID | |
| Website | : | http://mialfithrah99sby.wordpress.com [lihat website] |
GALERI
Jumat, 01 Mei 2015
MAS SUNAN AMPEL
| NSS | : | 131235780008 |
| NPSN | : | 20531995 |
| Nama Sekolah | : | MAS SUNAN AMPEL |
| Tanggal Pendirian | : | 1 Juli 1996 |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Akreditasi | : | B |
| Sertifikasi | : | |
| Kepala Sekolah | : | AKHMAD NURHADI, S.Pd |
| Yayasan | : | YAYASAN TARBIYATUSH SHIBYAN SEMAMPIR |
| Alamat : Tenggumung Karya Lor 111 Surabaya | ||
| Pimpinan : H. Sholeh Ismail | ||
| Alamat | : | Tenggumung Wetan Merpati II/I Surabaya |
| Kecamatan : Kec. Semampir | ||
| Desa/kel : Wonokusumo | ||
| Surabaya 60154 | ||
| Telp 0313769005 , Fax 60154 | ||
| : | ma.sunanampelsurabaya@gmail.com | |
| Website | : | http://masunanampelsurabaya.blogspot.com [lihat website] |
Langganan:
Postingan (Atom)