Surabaya (beritajatim.com) - Banyaknya keluhan
yang muncul dari orangtua siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) mulai di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di Kota
Surabaya menjadi perhatian khusus bagi Komisi D DPRD Surabaya.
Kini
muncul gagasan untuk menjadikan sekolah negeri hanya untuk siswa
keluarga miskin(Gakin) dan memberdayakan sekolah swasta untuk siswa yang
berasal dari keluarga menengah ke atas.
Tak sedikit orangtua
siswa yang saat ini harus menelan rasa kekecewaan yang sangat mendalam,
hanya karena anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju.
Apalagi
bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak
mungkin untuk bisa bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Tidak
hanya itu, dampak yang paling dikhawatirkan, jika ternyata kegagalan
mendapatkan bangku sekolah yang dituju justru mempengaruhi psikoligis
calon siswa. Karena tak sedikit yang akhirnya merasa depresi dan merasa
rendah diri hanya karena tidak masuk di sekolah yang dianggapnya
favorit.
Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi
Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan
anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa
memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“Saya
memberikan apresiasi kepada Diknas Surabaya yang telah berhasil
menyelenggarakan PPDB online dengan lancar, namun disisi lain, sampai
hari ini saya telah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait
PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang gagal dalam proses PPDB.”
Ujarnya. Senin, (13/07/2015)
Lebih lanjut Sugito menjelaskan
bahwa pemerintah juga harus memikirkan calon siswa yang gagal dalam
PPDB sekolah negeri, utamanya yang berasal dari keluarga miskin (Gakin).
Kerena merupakan hak mendasar sebagai warga Negara untuk memperoleh
pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas mau
dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin yang tentu tidak
mungkin bisa bersekolah di swasta karena faktor biaya, kalau fenomena
ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas
kebodohan,” protes politisi asal partai Hanura ini.
Melihat
kondisi yang terjadi, Sugito meminta kepada pemerintah, baik yang di
daerah maupun di pusat untuk mulai memberikan solusi, utamanya untuk
siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan pendidikan.
“Saya
minta kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk segera memberikan
solusi secara cepat, karena hal ini menyangkut hak warga dan nasib calon
siswa, utamanya yang berlatar belakang keluarga tidak mampu,”
tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat dengan cara
membuat seluruh sekolah negeri menjadi tempat sekolah siswa yang berasal
dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu di
arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah
milik pemerintah di Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih
banyak swasta meskipun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka
menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan sekolah swasta ini dengan
kemampuan APBD dan APBN, dengan demikian sekolah negeri tidak lagi
menjadi favorit, karena berlabel sekolah untuk warga miskin,” gagasanya.
Gagasan
yang disampaikan Sugito ini ternyata sudah lama diterapkan di sejumlah
Negara maju seperti di Belgia, Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini
warga Negara ini justru menghindari anaknya bersekolah di sejumlah
sekolah negeri karena tidak ingin di cap sebagai keluarga yang berstatus
miskin.(rif/ted)
