Surabaya (beritajatim.com) - Banyaknya keluhan
yang muncul dari orangtua siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) mulai di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di Kota
Surabaya menjadi perhatian khusus bagi Komisi D DPRD Surabaya.
Kini muncul gagasan untuk menjadikan sekolah negeri hanya untuk siswa keluarga miskin(Gakin) dan memberdayakan sekolah swasta untuk siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas.
Tak sedikit orangtua siswa yang saat ini harus menelan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, hanya karena anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju.
Apalagi bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak mungkin untuk bisa bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Tidak hanya itu, dampak yang paling dikhawatirkan, jika ternyata kegagalan mendapatkan bangku sekolah yang dituju justru mempengaruhi psikoligis calon siswa. Karena tak sedikit yang akhirnya merasa depresi dan merasa rendah diri hanya karena tidak masuk di sekolah yang dianggapnya favorit.
Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“Saya memberikan apresiasi kepada Diknas Surabaya yang telah berhasil menyelenggarakan PPDB online dengan lancar, namun disisi lain, sampai hari ini saya telah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang gagal dalam proses PPDB.” Ujarnya. Senin, (13/07/2015)
Lebih lanjut Sugito menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memikirkan calon siswa yang gagal dalam PPDB sekolah negeri, utamanya yang berasal dari keluarga miskin (Gakin). Kerena merupakan hak mendasar sebagai warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas mau dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin yang tentu tidak mungkin bisa bersekolah di swasta karena faktor biaya, kalau fenomena ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas kebodohan,” protes politisi asal partai Hanura ini.
Melihat kondisi yang terjadi, Sugito meminta kepada pemerintah, baik yang di daerah maupun di pusat untuk mulai memberikan solusi, utamanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan pendidikan.
“Saya minta kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk segera memberikan solusi secara cepat, karena hal ini menyangkut hak warga dan nasib calon siswa, utamanya yang berlatar belakang keluarga tidak mampu,” tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat dengan cara membuat seluruh sekolah negeri menjadi tempat sekolah siswa yang berasal dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu di arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah milik pemerintah di Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih banyak swasta meskipun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan sekolah swasta ini dengan kemampuan APBD dan APBN, dengan demikian sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit, karena berlabel sekolah untuk warga miskin,” gagasanya.
Gagasan yang disampaikan Sugito ini ternyata sudah lama diterapkan di sejumlah Negara maju seperti di Belgia, Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini warga Negara ini justru menghindari anaknya bersekolah di sejumlah sekolah negeri karena tidak ingin di cap sebagai keluarga yang berstatus miskin.(rif/ted)
Kini muncul gagasan untuk menjadikan sekolah negeri hanya untuk siswa keluarga miskin(Gakin) dan memberdayakan sekolah swasta untuk siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas.
Tak sedikit orangtua siswa yang saat ini harus menelan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, hanya karena anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju.
Apalagi bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak mungkin untuk bisa bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Tidak hanya itu, dampak yang paling dikhawatirkan, jika ternyata kegagalan mendapatkan bangku sekolah yang dituju justru mempengaruhi psikoligis calon siswa. Karena tak sedikit yang akhirnya merasa depresi dan merasa rendah diri hanya karena tidak masuk di sekolah yang dianggapnya favorit.
Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“Saya memberikan apresiasi kepada Diknas Surabaya yang telah berhasil menyelenggarakan PPDB online dengan lancar, namun disisi lain, sampai hari ini saya telah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang gagal dalam proses PPDB.” Ujarnya. Senin, (13/07/2015)
Lebih lanjut Sugito menjelaskan bahwa pemerintah juga harus memikirkan calon siswa yang gagal dalam PPDB sekolah negeri, utamanya yang berasal dari keluarga miskin (Gakin). Kerena merupakan hak mendasar sebagai warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas mau dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin yang tentu tidak mungkin bisa bersekolah di swasta karena faktor biaya, kalau fenomena ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas kebodohan,” protes politisi asal partai Hanura ini.
Melihat kondisi yang terjadi, Sugito meminta kepada pemerintah, baik yang di daerah maupun di pusat untuk mulai memberikan solusi, utamanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan pendidikan.
“Saya minta kepada pemerintah daerah dan pusat, untuk segera memberikan solusi secara cepat, karena hal ini menyangkut hak warga dan nasib calon siswa, utamanya yang berlatar belakang keluarga tidak mampu,” tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat dengan cara membuat seluruh sekolah negeri menjadi tempat sekolah siswa yang berasal dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu di arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah milik pemerintah di Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih banyak swasta meskipun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan sekolah swasta ini dengan kemampuan APBD dan APBN, dengan demikian sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit, karena berlabel sekolah untuk warga miskin,” gagasanya.
Gagasan yang disampaikan Sugito ini ternyata sudah lama diterapkan di sejumlah Negara maju seperti di Belgia, Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini warga Negara ini justru menghindari anaknya bersekolah di sejumlah sekolah negeri karena tidak ingin di cap sebagai keluarga yang berstatus miskin.(rif/ted)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar