Jumat, 05 Agustus 2011

Rp 10,4 Triliun untuk Rehab Sekolah Rusak

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyiapkan dana Rp 10,4 triliun untuk merehab sekolah negeri rusak di seluruh Indonesia. Anggaran ini, dikucurkan untuk menopang kekurangan anggaran rehab fisik sekolah negeri yang disiapkan pemerintah daerah setempat.

Mendiknas Mohammad Nuh menuturkan, tim Kemendiknas sudah turun untuk melakukan survei sekolah-sekolah negeri yang rusak. Baik di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Hasilnya, sekolah rusak tersebar di seluruh provinsi. Tapi, provinsi jumlah sekolah rusak paling tinggi adalah Jawa Barat. Di provinsi ini, sekolah negeri rusak hampir ditemukan di seluruh kabupaten dan kota.

Jenis kerusakan di setiap sekolah berbeda-beda. Mulai dari kerusakan pada dinding dan atap, hingga lantai. "Ada juga yang pondasinya sudah rusak," jelas Nuh. Jika kasus kerusakan sudah pada pondasi, tidak ada pilihan lain untuk merobohkan sekolah tersebut, lantas membangun ulang. Nuh tidak ingin perbaikan hanya bersifat tambal sulam. Sebab, hal tersebut justeru hanya membuang anggaran. Selain itu, juga bisa berpotensi membahayakan peserta didik.

Mantan Menkominfo itu menjelaskan, angaran perbaikan sekolah dari Kemendiknas itu nanti dicairkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). "Dengan dana ini, seluruh daerah penerima harus segera merehab sekolah-sekolah yang rusak," kata dia. Nuh tidak memungkiri jika perbaikan sekolah tingkat SD dan SMP adalah kewajiban dari pemerintah daerah. Tapi, jika tidak dibantu, daerah dengan anggaran dan pendapatan kecil akan kesulitan untuk merehabilitasi sekolah.

Data di Kemendiknas menyebutkan, ada 20,9 persen ruang kelas SD yang rusak. Data pada pertengahan 2011 ini, jumlah ruang rusak tersebut setara dengan 187.855 unit dari total ruang SD sebesar 895.761 unit. Sedangkan di SMP, kerusakan ruang belajar juga mencapai 20 persen atau 39.554 unit. Catatan Kemendiknas, jumlah seluruh ruang belajar SMP mencapai 192.029. "Kita sementara fokus dulu di SD dan SMP. Sebab terkait wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas, red)," papar menteri asal Surabaya itu. (wan/nw)

sumber:jpnn.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar