JAKARTA - Komisi X DPR RI mengaku memotong dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasan pemotongan dana tersebut karena Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) lebih fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar (wajar) sembilan tahun dari tingkatan sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan program pendidikan wajar 9 tahun masih menyisakan banyak problem. Terutama kata dia, masalah banyaknya siswa yang putus sekolah. "Masih banyak siswa putus sekolah, sekolah SD dan SMP mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan secepatnya," ungkap Ferdiansyah ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Jumat (5/8).
Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan data yang ada, sekarang masih banyak ruang kelas SD yang rusak ringan hingga berat berjumlah 112.000 ruang kelas. Sedangkan ruang kelas SMP yang membutuhkan rehab ada sebanyak 26.700 ruang kelas . "Kalau dikumpulkan, dananya bisa mencapai Rp 40,8 triliun. Jadi butuh dana besar," tukasnya.
Namun begitu, DPR kata dia tetap ingin memperkuat pendidikan menengah. Tetapi, sebelumnya wajar 9 tahun harus dituntaskan terlebih dahulu. “Jangan sampai kita mengarah ke atas tapi yang dibawah ini tidak dipelihara,” katanya.
Di samping itu, Komisi X DPR RI juga berharap agar pemerintah juga fokus perluasan akses SMA dibandingkan mutu. Sebab , lanjut Ferdiansyah, angka partisipasi kasar (APK) SMA masih sangat rendah, sedangkan pemerintah menargetkan untuk meningkatkan APK Pendidikan tinggi hingga 26 persen.
“Harus diwaspadai, pilihannya apa mengatasi mutu dengan menaikkan BOMM atau menaikkan jumlah unit sekolah untuk mempeluas jumlah kelulusannnya. Lebih baik mana, Apakah memperluas akses atau mutu?” tanya dia. (cha/jpnn)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar