Wajar 12 Tahun Terganjal UU Sisdiknas

JAKARTA—Wacana pemerintah mengenai wajib belajar (wajar) 12 tahun hingga saat ini masih terganjal oleh undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemdiknas, Hamid Muhammad mengatakan, di dalam UU Sisdiknas tersebut lebih fokus pada pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun.

“Wacana wajar 12 tahun nampaknya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Karena tidak ada di dalam perintah UU. Oleh karena itu, saat ini kita serahkan pada masing-masing kabupaten/kota,” ungkap Hamid di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (5/8).

Disebutkan, hingga saat ini sudah ada beberapa wilayah secara inisiatif menetapkan wajar 12 tahun. Antara lain, kota Makasar, Palembang, dan Yogyakarta. “Kota-kota itu sudah berani untuk menetapkan wajar 12 tahun karena program wajar 9 tahunnya sudah terlaksana lebih dari 100 persen. Sehingga mereka berani untuk melangkah ke wajar 12 tahun,” ujarnya.

Meski sudah ada tiga kota yang berani, tidak demikian halnya dengan Kemdiknas. Pemerintah belum siap untuk menjalankan program wajar 12 tahun karena anggaran yang terbatas.

“Kemdiknas belum siap untuk mendeklarasikan wajar 12 tahun. Karena kalau itu kita lakukan, biayanya akan membengkak dan bisa hampir sama dengan kebutuhan anggaran pendidikan dasar (Dikdas). Padahal sekarang, yang pertama di APBN pusat itu adalah Pendidikan Tinggi (Dikti), kemudian Dikdas, Dikmen dan selanjutnya PAUDNI,” tukasnya.

Mengenai target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah di tahun 2012 mendatang, Hamid mengungkapkan, pemerintah ditarget untuk dapat menggenjot hingga 4,5 persen per tahun. “Untuk mencapai ini butuh berapa dana, saya belum menghitung. Tapi nantinya akan terlihat besarannya semua,” katanya. (cha/jpnn)